KEMENANGAN ATAU KETAKUTAN ?

23 Februari

Sidongayah - Beberapa waktu yang lalu di negara bagian Colorado berlangsung konvensi Partai Demokrat. Partai itu akan menetapkan calon presiden dan wakil presiden AS di Denver. Di kota yang dulu penuh dengan puluhan ribu sepeda dan sedikit sekali kendaraan bermotor ini, diharapkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan (environment) tumbuh membesar di masa-masa yang akan datang. Dengan digunakannya issue tersebut oleh sebuah partai politik sebesar Partai Demokrat, kesadaran itu akan muncul dalam pemikiran orang-orang Amerika Serikat.

Ia sejajar dengan buku tulisan mantan Wakil Presiden Al Gore berjudul the Assault on Reason. Sekarang issue lingkungan menjadi pembicaraan utama dalam kehidupan politik di negri Paman Sam itu dan akan mengedepan dalam kehidupan politik seluruh dunia di masa datang. Walaupun banyak yang melanggarnya, lingkungan tetap menjadi issue utama.

Yang menarik dalam mengikuti penetapan para calon presiden dan wakil presiden itu adalah upaya para calon presiden untuk ‘menambal’ kekurangannya dengan menutup kemungkinan bagi pihak lawan memanfaatkan kekurangan tersebut. Barack Obama menetapkan seorang senator yang sudah 36 tahun berusaha menguasai politik luar negri Paman Sam yaitu Joe Biden menjadi wakil presiden. John McCain berbuat hal yang sama dengan menunjuk Sarah Palin sebagai cawapres dari Partai Republik.

Dengan demikian sikap dan kesadaran baru akan tumbuh dalam kehidupan politik nasional negara itu: sadar lingkungan dan bersih dari korupsi. Dengan demikian dapat diharapkan bahwa korupsi akan lebih ditekan pada tingkat lokal, bukannya nasional.
Kenyataan ini seperti ini membuat kita bertanya: kemenangan budaya baru atau ketakutan akan masa depan dalam berpolitik di tingkat nasional? Padahal sangat jauh antara sikap Presiden Nixon dari partai Republik pada tahun 70-an, yang akhirnya mengakibatkan penyelidikan Watergate, dengan dipilihnya Sarah Palin sebagai cawapres dari partai tersebut.

Tetapi pada di tingkat negara bagian kita melihat orang-orang dari partai tersebut tetap saja menyandang gelar sebagai koruptor. Penunjukkan Joe Biden menunjukkan tindak pencegahan yang sama dari kalangan Partai Demokrat. Karena pada pemerintahan Bush, perusahaan Halliburton yang didukung Presiden AS itu untuk ikut menikmati ‘keuntungan’ dalam masa perang Irak.

Hal seperti itulah yang mengakibatkan munculnya sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) di negri Paman Sam itu. Karena upaya menghilangkan korupsi bukanlah sesuatu yang mudah. Seperti dialami penulis artikel ini, akibat memerangi korupsi, dengan sangat terpaksa ia menanggung resiko berpecah dengan fungsionaris partainya sendiri yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Bahkan setelah diaduk-aduk pihak luar, ia harus menghadapi orang-orang dari partainya sendiri yang memilih meninggalkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partainya itu dalam penentuan orang-orang yang akan dicalonkan untuk menjadi anggota DPR RI dan badan-badan legislatif lainnya di negri ini.

Padahal penulis artikel ini sedang berusaha sebisa mungkin untuk membersihkan partainya dari hal-hal koruptif seperti itu. Tindakan demi tindakan dilakukan untuk membersihkan partai, antara lain dengan membekukan sejumlah kepengurusan partai di tingkat pusat, daerah propinsi dan pemerintahan lokal.

Karena demokratisasi menghendaki dilaksanakanya prinsip kebersihan dan keterbukaan dalam segala hal. Di sinilah penulis menemukan kesulitan sangat besar untuk mengembangkan kehidupan partai yang bersih dalam proses demokratisasi di negri kita.

Keterlibatan ini yang akhirnya mewajibkan para teman mengajak penulis meninggalkan kehidupan partai politik dan meninggalkan PKB. Memang sangat mudah bagi penulis artikel ini untuk meninggalkan kehidupan politik praktis. Tetapi bukankah undang-undang telah menetapkan bahwa partai politik adalah wahana demokratisasi. Dan ini juga berlaku bagi PKB.

Penulis menyadari suka dan duka kehidupan politik di negri kita. Antara keinginan pribadi dan kepentingan umum. Tapi, bukankah dengan demikian lalu menjadi kabur pemisahan kepentingan umum dari kepentingan politik? Ini mengakibatkan juga kesulitan membedakan kepentingan politik sesaat dari kepentingan umum, bukan?